Beranda    /    Kabar    /    Ekonomi Kreatif di Purbalingga

Kabar

Ekonomi Kreatif di Purbalingga

Oleh: Admin
2 Juli 2017

Meski kata ekonomi kreatif sudah lama dikenal di telinga banyak orang, namun masih banyak yang kebingungan dalam praktiknya. Apa dan bagaimana yang termasuk kegiatan ekonomi kreatif. Gampangnya, ekonomi kreatif itu kegiatan kreatif dari masyarakat yang mempunyai nilai ekonomi atau berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Penekanannya pada kata kreatif.

Di era Presiden Joko Widodo, ekonomi kreatif cukup diperhatikan, dengan dibentuknya sebuah badan yaitu Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Di bawah badan inilah, terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif yang diurusi.

Keenambelas subsektor tersebut, yaitu aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

Namun demikian, keberadaan Bekraf sendiri belum banyak diketahui masyarakat luas, terlebih yang berada di kota-kota kecil, seperti Purbalingga. Terlebih terkait subsektor ekonomi kreatif yang menjadi urusan Bekraf.

Melihat subsektor ekonomi kreatif yang digarap pemerintah lewat Bekraf, banyak dilakukan anak-anak muda terutama di kota besar. Hanya sebagian bahkan kurang dari separo, berada di kota-kota kecil.

Di Kabupaten Purbalingga, sebenarnya ada lumayan banyak pelaku ekonomi kreatif meski secara jenis atau subsektor cenderung beragam. Namun ya itu, pelakunya sendiri tidak atau kurang menyadari apa yang dilakukannya. Bahwa pemerintah daerah cenderung kurang paham, kebijakan apa yang harus dilakukan pada para pelaku ekonomi kreatif.

Kurang paham bukan berarti tidak ada kebijakan sama sekali. Ada, tapi kadang tidak tepat sasaran atau penerapan kebijakan yang luput. Seperti di era Bupati Sukento Rido Marhaendrianto terkait kebijakan pada para perajin batu akik melihat kualitas batu akik Purbalingga yang berasal dari Sungai Klawing yang melintasi wilayah Kabupaten Purbalingga. 

Saat itu, batu akik sedang booming dimana-mana. Pemda memberikan bantuan anggaran cuma-cuma yang besar kepada para perajin batu akik (dadakan) untuk membeli peralatan dan bantuan modal. Kemudian mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memakai batu akik. Ternyata, booming batu akik sekedar tren. Seketika batu akik hilang, kembali pada para perajin batu akik yang sebenarnya yang memang sudah eksis lama tanpa uluran tangan pemda.

Saat ini, di era Bupati Tasdi, sedikitnya ada dua kebijakan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Pertama pada pelaku kuliner, yang memang dinilai sebagai subsektor ekonomi kreatif paling banyak di negeri ini.

Pemkab Purbalingga menerapkan kebijakan “Bela-Beli”, yaitu mewajibkan dalam setiap kegiatan di lingkungan pemda, konsumsi wajib memesan dari para pelaku ekonomi kreatif kuliner di wilayah Purbalingga. Belum ada hasil evaluasi seberapa efektif program ini berjalan, terlebih banyak wilayah kecamatan bahkan desa terdapat pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner.

Kedua, terkait desain batik. Pemkab Purbalingga sempat mengadakan lomba desain batik kemudian desain pemenang lomba dijadikan pakaian batik wajib di hari tertentu bagi ASN. Kebijakan ini pun butuh evaluasi dan kajian terkait efektivitasnya, mengingat cukup banyak perajin batik di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, beberapa tahun terakhir, Pemkab Purbalingga gencar mengembangkan desa wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berdiri dimana-mana. Sempat muncul konflik vertikal bahkan horisontal karena salah satu faktornya ketidakpuasan. 

Banyaknya pelaku sektor ekonomi kreatif di Purbalingga, ternyata tidak dibarengi dengan kinerja dinas terkait sebagai pelaksana teknis kebijakan dan program bupati. Salah satu hal mendasar terkait pendataan.

Salah satu dinas terkait yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga sama sekali tidak mempunyai data akurat tentang ekonomi kreatif di Purbalingga. Ini menyedihkan. Bagaimana pemkab akan melangkah memakmurkan para pelaku ekonomi kreatif bila tidak mempunyai data akurat sebagai modal awal untuk bergerak?

Pada suatu waktu, seorang pegawai Dinperindag menginformasikan, setelah tidak mampu menunjukan data ekraf, Dinperindag Provinsi Jawa Tengah meminta Dinperindag Purbalingga menggarap enam subsektor ekraf, salah satunya film, animasi, dan video. Ternyata, mereka tidak tahu bahwa sudah ada ratusan karya film dan video karya anak-anak muda dan pelajar Purbalingga.





Baca juga